ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan
Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point of view); rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi “respon dari sebuah sistem politik terhadap demands/claims dan support yang mengalir dari lingkungannya”.
Dalam definisi tersebut, respon bisa dilihat sebagai isi dan implementasi serta analisis dampak kebijakan; sistem politik tentu saja merujuk pada aktor politik (pemerintah, parlemen, masyarakat, pressure groups dan aktor yang lain), demands dan claim bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tadi, sedangkan support bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur yang ada, dan yang terakhir, lingkungan merujuk pada satuan wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan.
Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan, sifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan pelaksanaan melalui perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).
Berdasarkan atas konsep tersebut, maka pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (discretionary power) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Pertanyaan yang timbul dalam evaluasi antara lain adalah: bagaimana kemangkusan dan kesangkilan kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Pengertian Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebijakan publik menurunkan beberapa ciri yakni: (1) analisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran. (2) analisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada. (3) Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori. (4) analisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang.

Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan
Masalah kebijakan berkaitan dengan masalah sosial dan manusia, tapi tidak pada pertanyaan “apa yang dilakukan” namun lebih kepada menjawab pertanyaan “apa yang harus dilakukan”.

Elemen dalam Kebijakan yang Menjadi target analisis
Terdapat tiga elemen dalam kebijakan yang menjadi target analisis, yakni: (1) faktor determinan utama; (2) isi kebijakan; dan (3) dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Tipe Analisis Kebijakan
Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:
1.Tipe analisis akademis. Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi subtansi.
2.Tipe analisis terapan. Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.
Gaya Analisis Kebijakan
Secara garis besar, gaya analisis kebijakan dibedakan menjadi tigakategori yaitu:
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni (a) analisis isi (content analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan; (b) analisis sejarah (historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.
2. Analisis Proses
Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik inipun masih didekati dengan dua aras yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis negara tempat sebuah kebijakan digodok.
3. Analisis Evaluasi
Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni (a) evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

Model Analisis Kebijakan
Dalam mengkritisi kebijakan, terdapat dua pendekatan yaitu: (1) Analisis proses kebijakan (analysis of policy process), dimana dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Jika dilihat dari item analisisnya, pendekatan ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses kebijakan. (2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis in and for policy process), dimana dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Nampaknya, pendekatan ini cenderung melihat prosedur proses kebijakan. Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.
Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam tiap tahap merupakan satu hal yang krusial untuk mencegah kegagalan sebuah kebijakan.









































Membuat
Analisa Kebijakan Publik
…..♫♪♫♫♪……

Melakukan analisa kebijakan publik diperlukan beberapa persiapan awal dan kebutuhan dalam mencapai hasil analisa yang maksimal. Analisa kebijakan publik adalah proses penciptaan pengetahuan dalam memahami dan menyelaraskan antara kepentingan terhadap kebijakan publik yang akan atau sudah dibuat. Berikut adalah panduan dasar yang dapat dijadikan bingkai kerja dalam melakukan analisa kebijakan publik. Namun catatan berikut bukanlah toolkit tentang tahapan proses pembuatan analisa kebijakan publik, melainkan sekedar bingkai kerja yang harus menjadi perhatian seorang analis kebijakan. Berikut beberapa diantaranya;
Tentukan
Posisi Anda . . .
Dalam melakukan sebuah analisa kebijakan, yang pertama harus anda sadari adalah posisi anda sebagai seorang analis kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk memproklamirkan posisi anda sebagai seorang analis kebijakan. Men-declare posisi seorang analis akan menjaga konsistesi posisi dan alat analisa yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis kebijakan. Sebagai seorang analis anda harus menanyakan pada diri sendiri, kepada siapa dan agenda apa kebutuhan analisis anda, baik atas nama lembaga, kelompok atau personal, dalam menjawab kebutuhan hasil analisa kebijakan.
Setiap posisi akan menjelaskan keperpihakan dan cara pikir tertentu, sehingga kesadaran posisi akan menjaga konsistensi analisa. Semisal anda adalah birokrat pemerintah yang harus sadar dalam posisi sebagai seorang analis teknokratis. Tentu hal ini akan berbeda dengan anda sebagai aktifis yang sedang melakukan advokasi terhadap kebijakan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Begitu juga anda sebagai seorang analis wartawan yang memiliki kepentingan memicu diskusi untuk sebuah kebijakan sama halnya sebagai seorang analis politisi yang memerlukan analisa kebijakan sebagai bahan agumentasi politiknya. Ataukah pilihan lain, jika anda justru memilih kedalaman analisis lebih penting daripada perubahan kebijakan kesadaran sebagai seorang analis akademisi yang mengklaim diri netral.

Identifikasi Persoalan
yang Anda Analisis . . .
Memperoleh informasi yang lengkap tentang kebijakan yang ingin kita analisis adalah modal utama mengawali analisa kita. Oleh karena itu penting bagi seorang analis untuk menciptakan penjaringan informasi seakurat mungkin, karena kekuatan analisa kita juga ditentukan oleh seberapa akurat kita memahami masalah. Hal pertama yang dapat kita mulai dalam melakukan analisis kebijakan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai langkah awal melakukan identifikasi masalah. Melakukan identifikasi persoalan dapat kita mulai dengan berbagai cara, misalkan kita mulai dapat melakukan koding media, focus group discussion, rapat kelompok masyarakat, serta mengumpulkan beragam bahan data tentang kebijakan sebelumnya. Intinya, seorang analis seharusnya memiliki informasi yang akurat dan lengkap tentang sebuah kebijakan yang akan menjadi dasar bahan analisanya.
Setelah itu perlu adanya pemilahan dari beragam informasi dan data yang sudah terkumpulkan. Dalam mengelola informasi yang banyak ini, juga diantara kesimpang siuran dan tumpukan data, maka kita harus melakukan beberapa proses penyaringan informasi. Ada ragam cara yang dapat digunakan, diantaranya yang dapat kita lakukan adalah;
Melakukan identifikasi; Proses identifikasi dapat dikembangkan dengan menemukan simpul-simpul yang menentukan sebuah kebijakan yang akan atau sudah dibuat. Diantaranya dengan menemukan aktor-aktor dan kepentingannya yang berperan dalam kebijakan publik tersebut. Identifikasi juga dapat dilakukan untuk mengenali beragam saluran dan kepentingan yang sedang dipertarungkan (identifikasi input), sehingga persoalan dapat dipahami.
Menemukan relevansi; dari beragam persoalan itu kemudian kita mencari relevansi yang tepat dengan tujuan kita dalam melakukan analisis kebijakan. Relevansi antara persoalan satu dan persoalan lain, akan menentukan seberapa dalam analisa kita. Menemukan relevansi ini juga terkait dengan penyaringan data apa yang akan kita gunakan dan apa yang tidak.
Menentukan Prioritas; segala hal yang sudah kita identifikasi dan kita saring kemudian kita pilih kedalam prioritas utama kita dalam menentukan wilayah analisa. Pentingnya untuk memberikan prioritas terkait dengan penekanan dan fokus masalah yang kita bahas. Pilihan prioritas juga akan menjadi pintu masuk dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang kita hasilkan dalam analisa.

Tentukan
Fokus Masalah Anda . . .
Setelah informasi terkumpul maka kita dapat memahami secara akurat permasalahan dalam sebuah kebijakan publik. Hal selanjutnya yang dapat anda lakukan adalah menentukan fokus masalah yang akan menjadi perhatian analisa anda. Fokus masalah yang akan anda bidik sebaiknya terkait dengan tujuan akhir yang ingin anda capai. Dengan menurunkan dari tujuan itu maka fokus masalah yang menjadi bidikan analisa akan menuntun dan menjaga konsistensi dan kedalaman analisis yang anda buat nantinya.
Ada beberapa prosedur dasar yang dapat anda ikuti dalam menentukan fokus masalah dalam analisis kebijakan anda. Hal-hal berikut adalah beberapa diantaranya;
Definisikan masalahnya? Masalah apa yang ingin anda cari jawabann dalam analisis anda kemudian definisikan kedalam sebuah pertanyaan. Definisi masalah ini yang akan menjadi fokus utama penjabaran kerangka kerja anda dalam melakukan analisis.
Batasi masalah anda? Pembatasan masalah dilakukan agar analisa tidak melebar dan terjebak dalam perdebatan yang justru menjauhkan analisa anda dari tujuan semula. Batasan masalah bertujuan memfokuskan bidikan tertentu dalam sebuah kebijakan publik, entah itu proses, siklusnya atau juga sesuatu yang tidak relevan dan signifikan dengan analisis kita.

Pilihlah
Alat Analisa yang Tepat . . .
Ketika fokus masalah yang menjadi perhatian analisis telah kita tentukan, maka saatnya untuk melakukan analisis dari data-data ynag kita temukan. Dari argumentasi yang kuat pilihlah alat yang akan membantu anda dalam melakukan analisa untuk mencapai tujuan analisis anda. Kalkulasikan seluruh kemungkinan yang akan mendukung argumen anda nantinya kedalam analisa anda. Semakin kuat dan semakin akurat analisa anda maka tingkat efektifitas dan efesiensi dalam mencapai target tujuan analisis anda akan semakin mudah tercapai.
Untuk mendapatkan data dan merangkai menjadi argumen yang kuat, maka gunakanlah alat analisa yang tepat dan mampu memberikan penjelasan yang anda inginkan. Setiap alat analisa memiliki bangunan logika sendiri, maka pilihlah alat analisa yang akan mendukung bangunan logika anda. Beberapa alat analisa itu diantaranya seperti analisis SWOT (Strength weaknes oppoetunity theart), analisis CBA (cost benefir analisys), dan masih banyak alat analisa lainnya. Begitu juga dengan anda yang sedang melakukan analisa untuk kepentingan advokasi maka anda dapat melakukan olah data sebagai argumen tandingan.

Bangunlah
Argumen Anda dengan Kuat . . .
Hasil dari analisa anda akan menjadi argumen dasar dalam mencapai tujuan kita terhadap kebijakan publik yang sedang dianalisis. Proses selanjutnya yang tak kalah penting adalah mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan kita sehingga mudah dipahami oleh orang yang kita kehendaki. Oleh karena itu intrepretasi hasil analisis harus dibuat dengan semudah mungkin untuk dibaca publik (legible). Dengan intrepretasi yang meyakinkan maka kita dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada kebijakan yang sedang kita analisis. Dengan demikian bangunan argumen yang kuat pula yang akan menentukan apakah analisis kita tersebut dapat memberikan pengaruh seperti yang kita kehendaki.
Dalam membangun komunikasi pasca analisa beberapa cara yang efektif dan dapat digunakan adalah;
Paparkan data dan temuan. Paparkanlah temuan data anda dalam bentuk yang paling mudah dibaca oleh publik. Pemaparan data dan temuan dibuat dengan sederhana dan mudah untuk dipahami, anda dapat melakukannya dengan menggunakan grafik dan kolom atau semacamnya.
Gunakan Model yang Paling Tepat. Hal lain yang dapat anda lakukan dalam membangun argumen adalah dengan membuat model yang paling relevan dan ideal sesuai dengan logika yang ingin anda bangun. Buatlah model yang menyiratkan argumentasi dan detil penting yang anda tekankan, sehingga gagasan anda terhadap sebuah kebijakan mudah dimengerti.

Buatlah
rekomendasi . . .
Proses analisa kebijakan publik kemudian di sempurnakan dengan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mempengaruhi policy maker, itupun jika anda seorang advokator. Rekomendasi menjadi sarana atau bukti kongkrit dari hasil analisa yang telah kita lakukan. Rekomendasi kebijakan menjadi penting karena merupakan tujuan dari seorang analis yang berorientasi pada perubahan kebijakan sebelumnya. Jika anda sedang melakukan advokasi terhadap sebuah kebijakan maka anda dapat melakukan rancangan kebijakan publik tandingan. Namun jika anda seorang analis yang disewa pemerintah maka rekomendasi anda sangat diperlukan untuk melakukan penyempurnaan untuk kebijakan berikutnya. Hal ini juga berbeda jika anda adalah seorang akademisi (teknisi) yang berorientasi mengejar akurasi dan kecermatan prediksi, maka rekomendasi anda menjadi penting sebagai acuan untuk melakukan peramalan (trajectory). Ingat, reputasi anda sebagai seorang analis kebijakan publik akan ditentukan dari bagaimana anda menganalisa sebuah kebijakan publik!!.

. . . Selamat Bekerja!